FREE DOWNLOAD EBOOK EKONOMI POLITIK

admin Comment(0)

Get this from a library! Ekonomi-politik internasional dan pembangunan. [Mochtar Masoed] -- International economic policy and its implication on Indonesian. Get this from a library! Ekonomi politik media penyiaran. [Agus Sudibyo] -- Political economy of the mass media in Indonesia. download ebook gerpolek gerilya politik ekonomi tan malaka as pdf for free at sesuai dengan akar kebudayaan animal diversity chart key pdf download -.


Author: ELISE HUMMONS
Language: English, Spanish, Arabic
Country: Guyana
Genre: Science & Research
Pages: 548
Published (Last): 03.07.2016
ISBN: 293-8-34937-851-7
ePub File Size: 27.82 MB
PDF File Size: 12.40 MB
Distribution: Free* [*Free Regsitration Required]
Downloads: 26414
Uploaded by: KRISTEN

guide, manuals, sheets) about Download ebook pengantar ilmu politik cabang- cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi,. Ilmu Politik Sumber Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo - Free download as PDF. 2. INDONESIA - PEMBANGUNAN EKONOMI. I. Judul. Download as Microsoft Word Download Ekonomi politik: kebijakan dan strategi pembangunan / Didik J. 1. INDONESIA - POLITIK EKONOMI. I. Judul. Download as Microsoft Word Print Ekonomi politik / Hudiyanto Send to Email Ekonomi politik / Hudiyanto.

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Berbahagialah rasanya hidup saya karena bisa menyaksikan perjuangan di Surabaya selama satu minggu lamanya 17 - 24 November Sikap dan semangat proletar, tani, dan pemuda Indonesia memuncak, sesuai semua karya dan pengharapan saya selama dalam perantauan.

Kalau seorang warga negara merusak atau mencuri harta warga yang lain, maka si pencuri tadi dihukum. Dengan begitu dia sendiri dan warga lainnya terbatas atau hilang keinginannya merusak atau mencuri harta orang lain.

Lagipula, kalau Negara diserang oleh Negara lain maka raja tadi memerintahkan semua warga yang kuat sehat mengangkat senjata mengusir musuh. Kalau ada warga negara yang kuat sehat itu ingkar, maka ia dihukum pula oleh raja.

Jadi kalau begitu memang kemauan merusak, mencuri, atau lari kalau musuh datang dibatasi atau dibatalkan oleh raja. Tetapi bagaimana kalau raja tadi sendiri mau merusak, memperkosa, dan lari diserang musuh dengan tiada mengadakan perlawanan suatu apa? Raja itu mestinya adil, bijaksana, dan berani gagah perkasa.

Baik kalau kita mendapatkan seorang Raja semacam itu. Selama ada Raja semacan itu memang negara aman dan makmur. Tetapi bagaimana kalau Raja semacam itu tak ada? Atau kalau adik seorang Raja atau adiknya sebapak tetapi tak seibu lebih adil, lebih bijaksana, dan lebih gagah mau menjadi Raja pula?

Tentu timbul perang saudara bukan? Atau kalau Raja itu tak punya keturunan sama sekali, tetapi di antara keluarganya yang dekat atau jauh ada yang berani tetapi zalim, atau ada yang adil tetapi lembek penakut? Siapa yang akan menjadi Raja? Tentu bisa timbul perang saudara pula, bukan? Rupanya engkau ini betul seorang ahli filsafat jempolan, Cul. Sokrates sendiri akan bangkit dalam kuburnya mendengarkan pertanyaanmu semacam itu.

Memang keadaan begitu sering timbul di zaman Sriwijaya ataupun Majapahit. Di masa itu memang Raja itu seringkali zalim, tetapi tak ada aturan yang membatasi kezalimannya. Raja zalim itu cuma bisa ditukar dengan jalan pemberontakan rakyat.

Jadi negara pun kacau. Atau kalau ada pertengkaran di antara para calon Raja, maka masingmasing calon memanggil punakawannya buat perang saudara. Betul di bawah perintah seorang Raja, negara bisa aman sentosa, kalau Raja itu sendiri sempurna dalam segala-galanya dan semua Raja turun-temurun sempurna pula. Jadi keamanan dan kemakmuran negara semacam itu bergantung kepada satu keluarga saja. Memang negara aman sentosa kalau keluarga Raja itu sempurna, tak ada celanya.

Tetapi celakalah Negara kalau keluarga Raja itu tak sempurna atau jahat. Kembali kita sebentar pada pokok perkara. Pertama tadi kita mau mengendali kemauan liar seorang warga negara. Si Pengendali itu kita namai Raja. Tetapi di belakangnya kita lihat bahwa Raja itu manusia juga, acapkali perlu dikendali pula. Memang susah mencari seorang atau serombongan manusia buat mengendali Si Pengendali itu. Jadi apa mestinya yang mesti mengendali kemauan warga negara itu, supaya yang dikendali jangan merusak dan Si Pengendali sendiri jangan merusak pula.

Sekarang kita sampai ke tingkat yang selama kita berunding ini saya simpan saja dalam pikiran saya. Jadi Si Pengendali yang amat sentosa itu ialah aturan atau undangundang. Undangundang Negara itulah yang menangkap, memeriksa, atau menghukum seorang warga negara yang dianggap salah. Dengan aturan yang sudah ditetapkan itulah negara mesti diperintah. Aturan memerintah negara itu kita namai Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi kalau begitu Undang-Undang Dasar itulah yang memerintah, bukan lagi manusia, Undang-Undang Dasar itu lebih tetap dari kemauan seorang Raja atau kemauan keluarga Raja.

Boleh dituliskan dan diterjemahkan lebih pasti. Tetapi siapa yang mesti membikin Undang-Undang Dasar itu? Iya, benar, itu kita mau tahu. Dengan perkataan lain: Tadi sudah dibicarakan, bahwa kedaulatan itu tak aman tak tetap kalau ditaruhkan di tangan Raja atau satu keluarga Raja. Sekarang marilah kita periksa di tangan siapa kedaulatan itu harus kita taruh, supaya cara memerintah itu tetap, tak berubah-ubah menurut perasaan seorang Raja, menurut baik atau jeleknya hari, menurut suka atau marahnya Raja itu.

Buat itu marilah kita periksa bermacam-macam bentuk Negara. Bentuk yang baiklah yang akan kita pakai. Sebenarnya selama ini sudah kita bicarakan bentuk Negara itu, pada permulaan. Sendirinya kita sampai kepada kedaulatan.

Memang bentuk Negara itu banyak berhubungan dengan kedaulatan. Saya sering dengar Negara bentuk Kerajaan dan Negara berbentuk Republik. Dalam perundingan kita tadi sudah saya rasa perbedaan kedua bentuk itu, tetapi perbedaan yang pasti memang saya minta tegaskan kepada Mr.

Dalam suatu kerajaan tulen, Raja itulah yang mempunyai kemauan tertinggi. Raja itulah yang memberi putusan terakhir. Rajalah yang berdaulat. Tidakkah sering kita baca atau dengar dalam komedi setambul: Tetapi di mana raja Indonesia itu terbatas kekuasaannya oleh rakyat seperti di Sumatera, maka kita dengar pula: Memang kerajaan itu mempunyai beberapa jenis pula.

Satu jenis bernama kerajaan tunggal: Dalam kerajaan tunggal itu kemauan raja itu tak ada batasnya. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik molek, maka Fulan yang tak tahu apa-apa tentang urusan Negara diangkat jadi Menteri, sebab ia sekarang menjadi iparnya Raja. Balasannya tak lain pemberontakan buat mencari Raja Adil Bijaksana. Berapa lama Negara itu beruntung mempunyai seorang Ratu Adil?

Seandainya sesudah naik tahta seumur Ratu Adil. Hidup dia terus adil bijaksana, tetapi bagaimana kalau turunannya seorang bangsat atau bodoh? Ada pula jenis kerajaan di mana kekuasaan Raja itu amat dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang itu dibikin oleh rakyat.

Undang-undang itu tak boleh diubahubah oleh siapapun. Jadi Sang Raja berlaku dikendali oleh undang-undang dasar. Keadaan begitu kita dapati di Inggris sekarang dan dahulu kala di Minangkabau. Kerajaan semacam itu dinamai Constitutional Monarchy Kerajaan terbatas. Jadi yang sebenarnya berkuasa pada kerajaan terbatas itu ialah undang-undang dasar. Raja itu cuma satu lambang persatuan saja. Tetapi lambang itu amat mahal. Bukankah rakyat mesti memikul semua ongkos raja dan keluarganya yang sebenarnya kelas nganggur?

Apakah tak lebih murah harganya dan tepat-jitu sifatnya kalau undang-undang dasar saja yang memerintah, mengendali Negara? Dalan suatu republik Raja dan keluarganya itu tak ada sama sekali. Dalam suatu republik Negara itu diperintah menurut undang-undang. Perintah itu terletak di tangan Presiden dan para Menterinya, beserta Sidang Pusat dan Daerah, dan sebagian juga di Mahkamah Tertinggi. Saya minta sedikit penjelasan tentang kalimat terakhir ini.

Seorang ahli filsafat Perancis bernama Montesquieu membagi kerja function pemerintahan itu atas tiga bagian: Kekuasaan membikin undang-undang Legislative Power. Kekuasaan menjalankan undang-undang Executive Power. Kekuasaan mengawasi undangundang Judicial Power. Kekuasaan membikin undang-undang itu ditaruh di tangan sidang perwakilan. Kekuasaan menjalankan undang- undang itu ditaruh di tangan Sidang Para Menteri.

Akhirnya pengawasan terhadap Negara membikin dan menjalankan undang-undang itu ditaruh pada Mahkamah Agung. Jadi membikin, menjalankan, dan mengawasi undang- undang itu tidak terletak pada satu orang seperti pada raja. Juga tidak pada satu badan melainkan pada tiga badan. Memang begitu!

Dalam undang-undang dasar Amerika ditegaskan pula, maksudnya tiga pembagian itu ialah buat mengadakan setimbangan check and balance dalam pemerintahan Negara. Tiap-tiap bagian itu ditentukan pula kekuasaannya dengan undang-undang dan batas kekuasaannya. Apakah tiap-tiap bagian tak akan terlampau merdeka sendiri-sendiri dan menimbulkan kekacauan pula???

Memang kemungkinan itu ada. Tetapi semua bagian itu dipersatukan dan dikuasai oleh kelas yang terkuasa dalam Negara Republik itu dengan perkakasnya yang dinamai birokrasi. Tetapi baiklah kita diamkan saja perkara ini. Lebih baik kita bicarakan perkara kedaulatan. Kedaulatan itu sebenarnya apa??? Kedaulatan itu sebenarnya kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang memutuskan suatu persoalan.

Sovereignity, namanya dalam bahasa asing. Jadi kalau suatu undang-undang atau tindakan menimbulkan percekcokan dalam satu Negara, maka kekuasaan tertinggi itulah yang akan menjatuhkan putusan terakhir.

Itulah yang terkuasa, yang berdaulat. Memang perkara ini satu perkara yang penting. Seharusnyalah dalam sesuatu Negara ada sesuatu yang memberi putusan terakhir. Tetapi tak pula kurang pentingnya, di tangan siapakah Kedaulatan itu mesti ditaruh? Di zaman Kerajaan-Kota memutus itu terletak di tangan raja. Jadi undang-undang itu terletak di ujung lidahnya raja atau di ujung pedangnya saja. Benar sekali, bahwa dalam suatu kerajaan, di mana perkataan raja itu adalah satu undang-undang, harta gampang dirampas, kemerdekaan orang gampang diperkosa, dan perempuan orang gampang diambil oleh yang berkuasa.

Sebab itu menurut dasar republik seharusnyalah kedaulatan itu di tangan rakyat dan pada undang-undang yang dibikin oleh para wakil rakyat. Kalau suatu tindakan menimbulkan kesangsian atas benar atau tidaknya tindakan itu, maka Mahkamah Tertinggi bisa membandingkan tindakan itu dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimana kalau putusan Mahkamah Agung itu sendiri menimbulkan kesangsian pula?

Dalam hal ini beberapa Negara Republik menaruhkan kedaulatan itu pada Permusyawaratan Rakyat, umpamanya di Swiss. Suara seluruh rakyat dewasa dipungut. Ini dinamai referendum rakyat. Suara terbanyak itulah suara putusan.

Tiga atau empat juta penduduk Swiss saja tiada mungkin berkumpul pada suatu tempat buat bermusyawarat dan berunding. Apalagi 70 juta rakyat Indonesia, seandainya bisa mereka meninggalkan kota atau desanya masing-masing. Jadi bagaimana mempraktikkan kedaulatan rakyat itu???

Memang bukan perkara mudah menjalankan referendum itu. Tetapi biasa dijalankan, yakni seperti menjalankan pemilihan juga. Kartu itu dimasukkan ke dalam peti umum. Kalau begitu memang rakyat yang terkuasa karena putusan yang terakhir betul di tangan Rakyat Jelata. Gampang tetapi jitu dan tepat teknik memerintah semacam itu. Ingin pula saya hendak mengetahui siapa orangnya mengeluarkan pikiran itu yang bermula sekali? Siapa pemikir besar yang menghasilkan paham yang begitu yang berfaedah buat masyarakat manusia?

Boleh jadi bukan satu orang pada satu waktu saja yang mendapatkan pikiran itu. Boleh jadi pikiran yang bermula keluar itu belum nyata benar, tetapi sudah mempunyai garis besar atau sifat yang pasti. Boleh jadi pula pikiran itu sudah pasti, tetapi cuma pinjaman dari orang lain atau negara lain. Barangkali bukan sejarah menurut kesempurnaannya. Tetapi Suara Rakyat itu juga menjadi ukuran jauhnya kemerdekaan Rakyat dalam suatu Negara.

Saudara sudahkah mendengar nama Min Tze, artinya guru Ming? Tetapi nama guru Kung Cu, yaitu pemikir Tionghoa memang sudah saya dengar. Hidup kira-kira 2. Nah, Guru Kung memang seorang pembentuk masyarakat Tionghoa yang terbesar. Negara bentukan Guru Kung berdasarkan kekeluargaan yang dipuncaki oleh Raja dan keluarganya. Muridnya ialah Guru Ming memberatkan kedaulatan itu bukan kepada Raja seperti gurunya, tetapi kepada Rakyat Jelata.

Maksudnya Guru Ming lebih kurang, apabila Raja itu zalim maka Rakyat berhak memberontak. Jadi bukanlah Rakyat buat Raja, melainkan Raja buat Rakyat. Seperti pepatah Indonesia di atas: Raja adil Raja disembah, Raja zalim Raja disanggah. Pengaruh Tionghoa memang terang pada Montesquieu tadi. Dan Rosseau itu dianggap Nabinya Pemberontakan Perancis. Indonesia tak perlu lari ke negara asing saja. Di masa luhurnya Minangkabau, abad 14 sampai l6, Minangkabau berdasarkan kekeluargaan juga: Rakyat ber-raja pada Penghulu Penghulu ber-raja pada Mufakat Mufakat ber-raja pada alur dan patut.

Jadi raja yang diakui lebih tinggi dari Penghulu sebagai wakil rakyat ialah kata Mufakat. Putusan yang diperoleh tiadalah takluk pada Kata Raja atau laskarnya, melainkan pada Alur logika dan Patut keadilan. Alur dan Patutlah Raja Tertinggi di Minangkabau pada masa jaya. Nah kek, sekarang engkau bawa pulang saya ke tempat yang lebih kurang saya ketahui. Hak lahir ialah hak atas keperluan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, gaji, dan sebagainya. Kalau begitu engkau memberi pemandangan baru pada saya, kek.

Hak lahir dan hak batin itu memang tak terlihat pada buntutnya kemerdekaan, yakni bentuk suatu Negara Merdeka. Dalam negara berbentuk kerajaan boleh jadi lebih besar golongan yang berhak lahir dan batin daripada dalam negara berbentuk Republik. Engkau ini memang cepat memahami suatu paham! Cepat dan tepat bertanya dan melaksanakan! Sekarang aku sendiri tak cukup mengerti apa yang kau maksudkan dengan kalimat di belakang ini.

Memang petani itu sering mempunyai pikiran sehat segar seperti buah jeruknya. Baru sekarang engkau muncul, Godam. Selama ini engkau menonton saja, diam-diam saja engkau pura-pura tak mengerti!

Item Preview

Biarkanlah dahulu si Godam ini. Nanti tentu dia akan muncul terus. Tetapi cobalah tegaskan apa yang engkau katakan tadi, Cul, bahwa dalam sesuatu kerajaan boleh jadi besar golongan yang berhak lahir dan batin daripada dalam suatu republik. Contoh yang segar-bugar gampang kita kemukakan. Lihatlah Jerman Nazi adalah satu Republik. Tetapi golongan yang paling besar dalam negara yakni kaum proletar digencet sehebathebatnya.

Gaji buruh diturunkan, lama kerja diperpanjang buat menghasilkan alat perkakas perang. Gestapo bermaharajalela buat membasmi kumpulan dan rapat buruh.

Cuma sebagian kecil warga negara Jerman yakni kaum Fasis yang mempunyai hak lahir dan batin itu. Sebaliknya di Inggris, negara merdeka berbentuk kerajaan, besar golongan yang berhak lahir dan batin itu daripada di Jerman. Gaji lebih tinggi, lama kerja lebih kurang, dan hak berkumpul, berunding, dan menulis lebih luas.

Ya benar kalau engkau membandingkan satu kerajaan dengan republik semacam itu. Memang bentuk itu tak memastikan isi. Jadi tidak dalam semua kerajaan hak lahir dan batinnya golongan rakyat itu diperkosa. Tidak dalam semua republik sebaliknya hak lahir dan batinnya golongan terbesar itu terjamin.

Sekarang saya sudah mengerti. Jadi besarnya kemerdekaan dalam suatu negara merdeka itu mesti diukur dengan besarnya golongan orang dalam negara itu yang mempunyai hak lahir dan batin.

Kalau begitu dalam Negara Merdeka yang selalu dipuji oleh Denmas tentulah kaum yang sedikit itu yang sebenarnya merdeka. Engkau jangan menyindir-nyindir, Pacul.

Denmas toh bukan absolutis, penganut kerajaan Tunggal. Memang bukan! Tadi si Pacul sendiri sudah memberi contoh bahwa bentuk itu belum memastikan isinya. Bukankah dalam negeri merdeka berbentuk kerajaan seperti Inggris golongan yang mempunyai hak lahir dan batin cukup besar? Pacul sendiri yang memberikan contoh ini! Cukup besar tetapi Diam dulu, Dam, aku sudah tahu ke mana engkau mau pergi. Cukup besar, tapi sama sekali belum lagi cukup! Bukankah begitu, Dam? Sebenarnya, semenjak ahli pikir Aristoteles sudah banyak perubahan isi dalam bentuk negara merdeka, baik berupa Kerajaan maupun Republik.

Dalam kitab kuno memang biasa sekali dianggap bahwa dalam satu kerajaan itu raja dan keluarganya yang berkuasa, berdaulat, jadi berhak lahir dan batin. Tetapi sekarang Inggris memberi contoh yang aneh. Bagaimana pula buku kuno itu menjeniskan Republik? Banyak pula jenisnya Republik itu. Republik itu bisa aristokratis, artinya di sana kaum ningrat yang berkuasa, seperti Republik Sparta di masa lampau.

Republik itu bisa plutokratis Di sana kaum hartawanlah yang memegang tampuk kekuasaan, yakni yang sebenarnya berdaulat. Ada pula yang demokratis! Di sini rakyatlah yang berkuasa. Inilah sebenarnya watak Negara Modern yang besar-besar di zaman sekarang. Contohnya yang nyata ialah Amerika Serikat. Di sinilah Rakyat yang berdaulat, berkuasa, yang menentukan baik atau tidaknya Undang-undang, yang memilih dan melepas Presiden, para Menteri, dan wakil Dewan Negara.

Di sinilah hak lahir dan batin hampir seluruh masyarakat terjamin. Bagaimana, Dam? Kapitalisme dan Birokratis! Itu yang berdaulat di semua negara merdeka di dunia ini, berbentuk Kerajaan ataupun Republik, baik plutokratis ataupun demokratis! Nah, Dam, sekarang rupanya engkau punya giliran. Lebih dahulu aku mau tanyakan. Birokrasi itu sebenarnya apa? Birokrasi itu adalah seekor ular berkepala 10, tersembunyi tempatnya dan dengan begitu dia leluasa menyemburkan racunnya ke arah musuhnya.

Jangan pakai perumpamaan begitu, Dam! Saya mau keterangan yang pasti. Saya sudah banyak kali mendengar kata birokrasi itu. Tetapi artinya yang sebenarnya saya sampai sekarang belum tahu. Birokrasi ialah perkakas memerintah dan administrasi yang di zaman kapitalisme menjadi perkakas menindas kaum pekerja.

Mulanya biro, kantor itu memang perlu buat satu pemerintah dan satu administrasi. Tetapi lama kelamaan oleh pengaruh kapitalisme menjadi badan yang terpisah dari Rakyat murba dan dipakai sebagai alat penindas semua gerakan murba yang membahayakan kekayaan dan kekuasaan kaum kapitalis yang di zaman kapitalisme memiliki birokrasi itu.

Sedikit terang. Tetapi belum cukup terang. Cobalah lanjutkan. Administrasi tentulah perlu buat satu negara. Sedangkan buat satu perusahaan saja perlu administrasi itu. Dalam satu perusahaan saja, bukankah perlu dicatatkan keadaan pekerja dalam tiap waktu.

Umpamanya perusahaan itu mau tahu berapa pekerjanya. Pada permulaan bulan 4 tadi umpamanya orang. Kalau yang masuk di bulan itu orang dan keluar 50 orang, jadi sisa penghabisan bulan empat itu orang.

Nama, bagian pekerjaan, umur, asal, keluarga, sekolah dll tiap-tiap pekerja mesti didaftarkan supaya jangan mendatangkan kekacauan. Gajinya berhubung dengan pengalaman, sekolah dan kecakapannya mesti didaftarkan pula.

Buat kesehatan, perpindahan, atau kematian, pekerjaannya mesti ada pula pendaftaran yang cukup. Belum lagi perkara hasil atau produksi perusahaan itu: Perkara gaji buruh halus di kantornya! Perkara keuangan, bahan, penjualan, dan bermacam-macam perkara lain buat beresnya satu perusahaan itu saja.

Satu perusahaan saja sudah begitu banyak cabang pekerjaan dan cabang administrasi. Apa lagi satu negara. Apa lagi satu Negara yang mempunyai cacah jiwa sampai puluhan juta, yang turun naik pula penduduknya, yang mempunyai banyak jabatan dalam Pemerintahan Negara seperti jabatan politik Negara, Pertahanan Negara, Perekonomian, Lalu-Lintas, Perhubungan, Keuangan, Penerangan- penerangan, Pendidikan.

Berapa banyaknya cabang pekerjaan dan berapa banyak ranting dan lain-lain, dan anak ranting pekerjaan. Susahnya pula, semua ranting mesti dipusatkan ke cabang dan semua cabang dipusatkan kepada bagian dan semua bagian di pusat, dipusatkan pula ke PUSAT Negara seluruhnya.

Pusing kepala saya memikirkan. Memang pekerjaan itu menjadi sulit kalau didengar begitu saja. Tetapi tidak begitu sulit kalau tiap-tiap ranting cabang dan pusat mengetahui hak dan kewajiban sendiri dan berani tanggungjawab ke atas dan ke bawah.

Salahnya, yang di bawah tak berani tanggung jawab dan yang di atas mau memungut semua kekuasaan untuk memutuskan, tetapi sering pula tak berani menanggungjawab putusannya itu. Yang di bawah yang tak berani tanggung jawab itu menanti-nantikan saja putusan dari Atas, sampai di atas bertimbun-timbun perkara yang mesti diputuskan.

Sampai perkara tetek-bengek mesti diputuskan di Atas, karena yang bawahan tak berani memutus. Begitulah administrasi itu menjadi Berat-Kepala topheady.

Lebih berat kepalanya daripada kakinya. Karena semua putusan mesti datang dari atas, maka semua putusan itu terlambat datangnya ke bawah.

Tindakan yang mesti dijalankan dengan cepat mesti ditunda karena menunggu putusan atas. Tindakan itu sering terpaksa ditunda selamanya, karena tidak akan berhasil lagi kalau dijalankan juga, sudah terlewat. Apakah semua tindakan mesti ditunda buat semua orang dan semua golongan? Tentu tidak! Inilah akibat pertentangan dalam dunia kapitalisme. Kesulitan dalam administrasi itu memberi kesempatan pada kaum hartawan buat menduduki administrasi itu. Mereka adakan sekolah menengah dan tinggi buat mendidik anak yang mampu mengadakan dan menjalankan administrasi yang sulit bertingkat-tingkat hirarkis.

Anak yang mampu tentulah anak kaum kapitalis. Tepat Cul. Dan anak kapitalislah yang memegang buku, sebagai pemegang Staat ini dan Staat itu, yang diatur secara akademis, yang cuma bisa dimonopoli golongan terpelajar, anaknya kapitalis. Begitu semua biro, semua kantor itu jatuh ke tangan golongan kapitalis, sudah tentu kantor itu menjadi perkakasnya golongan kapitalis, terutama golongan bankir.

Tepat, Cul. Dan karena keperluan Kapitalis dan Buruh bertentangan seperti hidup dan mati, sudah tentu semua undang-undang dan tindakan yang menguntungkan kapitalisme lekas dijalankan oleh birokrasi yang dikepalai oleh Menteri Negara. Pendeknya, tuntutan si kapitalis biasanya tiada ditunda. Aku mengerti, Dam, kenapa tadi birokrasi itu engkau namai ular berkepala sepuluh. Tetapi saya harap kepalanya bukan 10 melainkan Benar, Cul!

Memang dia akan celaka Kalau saja kelak wakil kaum buruh mendapatkan suara lebih dan merebut kursi lebih dalam parlemen. Para wakil buruh akan bisa bikin undang-undang buat mengadakan tindakan yang akan melenyapkan, menghancurluluhkan kapitalisme. Tunggu dulu Kek! Tunggu dulu! Tak gampang kaum buruh suatu negara merebut kursi lebih dalam parlemen. Sekalipun dapat, tak bisa ia menghancurkan kapitalisme kalau tak dengan pemberontakan. Si Pacul: Nah lho! Nah, Godam, masih dalam giliranmu sekarang.

Terangkanlah mana yang baik, aksi parlementer atau aksi murba aksi massa. Saya ulangi sekali lagi. Merebut kursi terbanyak dalam parlemen itu adalah satu perkara yang amat susah, walaupun mungkin.

Ekonomi free politik ebook download

Terangkan dulu, apa maksudnya merebut kursi terbanyak itu! Umpamanya Parlemen mempunyai wakil rakyat orang! Kalau kaum buruh, yang memang terbesar dalam satu negara modern, mendapatkan wakil dalam pemilihan wakil ke Parlemen umpamanya orang saja dalam teori ia sudah mendapat suara lebih, ialah 2 orang lebihnya dari semua golongan lain, yang itu.

Jadi dengan kursi terbanyak itu kaum buruh bisa mengadakan undang-undang dalam Parlemen, buat melenyapkan hak milik perseorangan atas industri penting umpamanya.

Industri penting bisa dijadikan milik Negara. Produksi dan distribusi diatur secara kolektif. Semuanya dijalankan secara mengusul dan memutuskan dengan suara lebih dalam Parlemen. Benar begitu, tetapi walaupun kaum buruh lebih banyak orangnya, ia kalah saja berteriak dalam pemilihan para anggota Parlemen itu.

Sebab apa, Dam? Sebab yang berteriak memajukan dan memuja-muja para calon wakil itu di zaman kapitalisme ini ialah fulus, uang. Siapakah yang bisa mengirimkan propagandis ke kota- kota dan semua pelosok?

Tentu kapitalis. Siapa pula yang bisa menyewa gedung besar-besar buat rapat umum? Mempunyai persuratkabaran, majalah, radio, sandiwara, buat memuja-muji calon sendiri dan mencemoohkan calon lawan. Tentu kaum fulus. Kepada kaum mana memihaknya profesor, guru, gereja, dan pujangga dalam negara kapitalis? Ya, ya, Dam. Engkau tak perlu lanjutkan. Sebab itu di Amerika negara yang modern dan kapitalis tulen itu, sampai sekarang belum pernah kaum buruh mendapat suara terbanyak dalam parlemen walaupun di Amerika itu sebelum perang besar tetap 11 juta buruh menganggur.

Di Inggris, sekarang kaum buruh ke 3 kalinya mendapat kementerian Negara. Sekarang Partai Buruh mempunyai suara terbanyak pula dalam Parlemen Inggris.

Ekonomi-politik internasional dan pembangunan

Memang menurut Karl Marx, mungkin sosialisme dijalankan di Inggris dengan jalan parlementer itu. Tetapi di masa Marx, birokrasi Inggris belum begitu kuat, licik, dan ganas seperti di abad ke 20 ini. Kalau undang-undang penghapusan kapitalisme sudah diterima dalam Parlemen, maka administrasi yang dikepalai Perdana Menteri Sosialis toh boleh perintahkan kepada administrasi untuk menjalankan penghapusan kapitalisme itu.

Dalam teori memang begitu. Tetapi jarang manusia yang menghukum mati dirinya sendiri itu. Administrasi itu seperti sudah dibilang di atas dipegang oleh keluarga borjuis, pengikut kaum kapitalis. Semua otak hati jantungnya serta pengalamannya sudah dipusatkan pada Arsip Raja, dalam gedung administrasi itu. Orang lain dari golongan lain susah memasuki gedung arsip yang penuh rahasia itu. Berbenteng pada arsip rahasia itu sang jurutulis gampang mengadakan pemogokan atau sabot terhadap perintah menteri sosialis.

Berbenteng pula pada arsip-gaib-rahasia itu sang jurutulis, sang komis kelas satu, kelas dua Berhubungan pula dengan polisi, kehakiman, tentara, dan terutama dengan bank negara dan bank partikelir. Di zaman kapitalisme ini bank itulah yang menjadi bentengnya kapitalisme, bank itulah yang mengendali perindustrian di dalan negeri dan akhirnya mengendalikan politik negara.

Jadi sekarang terang kedudukan kekuasaan dalam negara kapitalis itu buat saya, Dam. Kaum kapitalis yang mempunyai benteng lahir pada golongan bankir, mempunyai tukang sulap yang tidak kelihatan pula dalam administrasi, berupa birokrat.

Kalau wakil borjuis kalah dalam parlemen ia minta bantuan pada tukang sulapnya, ialah sang birokrat dalam administrasi. Kalau di sini ia kalah pula, ia baru minta bantuan pada polisi, yustisi, dan tentara. Mereka opsir tinggi dari polisi, yustisi, dan tentara itu tentulah anak kaum mampu, yakni kaum borjuis, maka tentulah pula polisi, yustisi, dan tentara —semua badan pembela keamanan negara itu—pembela negara kapitalis.

Tegasnya dalam pertentangan Kapitalis-Proletar tentulah polisi, yustisi, dan tentara itu membantu kapitalis dan membasmi proletar. Begitu mestinya, Cul! Pada semua pergerakan murba, maka terang benar birokrasi menjadi perkakas kapitalis menindas semua gerakan yang menentang kapitalisme. Begitu di semua negara Eropa. Berhubung dengan itu maka tahun lampau Marx dalam salah satu bukunya yang banyak mengandung sejarah sudah berkata: Kalau parlemen dan aksi parlementer itu tak boleh dipakai, dan administrasi bersama birokrasinya tak boleh diambil oper begitu saja, bagaimana jalan menghapuskan kapitalisme itu??

Sekarang kita sampai kepada aksi murba. Memang engkau sebagai wakil proletar tani tertarik ke jalan massa-aksi itu. Tetapi tak mengherankan pula kalau Denmas, Mr. Apal, dan si Toke, burger kecil ini menguap-nguap saja, seperti orang tak peduli. Aksi murba itu tentulah mengandung beberapa syarat yang penting pula. Sudahlah tentu perkara kalah menang mesti dipikirkan.

Sudah mestinya kekuatan lahir dan batin yang ada pada lawan kita mesti dibandingkan dengan kekuatan lahir dan batin yang ada pada kita. Seharusnya para pemimpin murba itu tak boleh menyia-nyiakan ribuan jiwa yang diserahkan pada pimpinannya. Semestinya kita tidak takut berkorban. Tetapi semestinyalah pula kita tiada boleh berkorban sia-sia.

Tiap-tiap tetes darah mengalir, mestinya mendapatkan hasil yang seimbang. Kemenangan itu tentulah berupa kemenangan politik dan ekonomi. Sekurangnya kita mesti tambah tenaga dan susun lebih baik lagi tenaga yang sudah ada. Selain dari itu kita mesti tunggu pula tenaganya musuh yang terpusat itu dicerai-beraikan. Atau tunggu temponya musuh sedang lengah. Jadinya, pendek kata carilah gelang yang lemah pada rantai pertahanan musuh. Putuskan rantai itu dan musnahkan tiap-tiap bagian yang lemah itu!!

Apa lagi yang mesti diperhatikan? Memang banyak lagi. Syarat yang penting buat seorang pemimpin —pemimpin apapun juga—ialah pemimpin itu pertama mesti mempunyai kecakapan memimpin. Kedua dia mesti bisa menaksir keadaan sekarang dan besoknya; dan ketiga dia mesti ulet, tidak lekas patah hati, melainkan mempunyai kemauan baja. Ia tak boleh diombangambingkan oleh kemenangan dan kekalahan sementara, melainkan tetap pegang teguh hasratnya berjuang dan kebenaran alasannya buat berjuang.

Ketetapan hati itu mesti tergambar di wajahnya kalau berhadapan dengan pengikut dan teman seperjuangannya, apalagi dalam marabahaya. Memang pemimpin yang tak melihat garis besar gerakan politik, tak mempunyai hasrat, kemauan, dan iman teguh tak akan bisa mengendalikan pengikutnya, apalagi mengendalikan keadaan.

Pimpinan mesti mempunyai sumber yang terus mengalir. Artinya itu ia tak boleh pegang satu teori saja kalau menyerang atau mempertahankan. Dia mesti cakap mengadakan muslihat baru pada keadaan baru. Pelajaran yang dihafalkan dari buku saja tiada cukup.

Jadi engkau sudah majukan: Perkara perhitungan kalah-menang perbandingan kekuatan , 2. Perkara tempo dan tempat, 3. Syarat pemimpin dan pimpinan, 4. Sumber yang terus mengalir di pihak pimpinan. Apakah persatuan tidak penting???

Penting sekali, Cul. Itulah jiwanya suatu perjuangan. Walaupun syarat yang empat tadi ada, tetapi kalau persatuan dalam barisan yaag dikerahkan itu lemah atau tak ada sama sekali, sudahlah tentu tak ada harapan buat menang, kecuali kalau lawan itu lebih lemah lagi dalam segalagalanya. Tetapi persatuan itu mesti mempunyai dasar yang teguh. Bukannya disiplin dasar yang teguh itu? Betul, disiplin adalah satu syarat atau dasar persatuan itu, tetapi disiplin itu sendiri mesti berdasar pula.

Apakah pula dasarnya disiplin itu? Inilah perkara yang penting dalam Aksi Murba. Dalam aksi militer, disiplin itu sematamata berdasar atas perintah yang kuasa saja. Tetapi dalam Aksi Murba, disiplin itu mesti dimengerti dan dirasa.

Jadi dasarnya ialah keperluan bersama, kepentingan bersama di pihak murba. Atas keinsyafan sama kepentingan, sama tujuan, dan sama berjuang itulah dirasa perlunya disiplin. Artinya disiplin dalam aksi murba ialah dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya menjalankan suatu putusan, yang sudah diputuskan bersama-sama menurut suara yang terbanyak. Tetapi toh tidak sama keperluan tani, buruh, saudagar, dan penduduk kota?

Tepat perkataanmu itu, Cul. Betul tidak sama tetapi ada persamaan. Kucing memang tidak sama dengan macan, tetapi banyak persamaannya. Lebih banyak persamaan kucing dan macan daripada antara kucing dan ikan atau kucing dan tongkat.

Jangan filsafat, Dam! Bentangkanlah persamaan yang praktis! Persamaan dari masing-masing orang kelas proletar tentulah nyata. Mereka sama ditindas dengan cara yang sama. Mereka sama-sama menghendaki perubahan yang sama pula.

Ekonomi politik

Lebih mudah mengadakan persatuan dan disiplin di antara satu kelas manusia itu. Persatuan dan disiplin bisa didasarkan pada keperluan sama, yakni sama-sama menuntut hak lahir dan batin gaji, lama kerja, hak berkumpul dan rapat. Tetapi di manakah letaknya persamaan keperluan tani, buruh, dan penduduk kota?

Baik, saya ambil contoh yang tepat saja, Cul. Ambil Rusia di tahun Susunan masyarakat di masa itu: Di puncak ada Tsar dengan keluarga ningratnya yang memiliki tanah luasluas sekali. Yang mengerjakan tanah itu ialah tani melarat. Tani melarat itu terbagi pula atas 3 golongan. Kesatu yang hidup memburuh sama sekali; kedua setengah memburuh dan setengah bertani; dan ketiga tani yang membanting tulang buat hidup cukup saja. Ketiga golongan itu revolusioner terhadap Tsar.

Selain tiga golongan tani melarat ini ada lagi tani sedang. Tani ini memakai buruh sampai 10 orang. Tetapi masih mau perubahan demokratis. Begitu juga tani besar. Selain tani, ada lagi kelas borjuis besar, tengah, dan kecil. Semuanya menghendaki hak demokratis perwakilan rakyat dsb.

Kelas yang paling terkemuka dalam pemberontakan ialah buruh-industri. Bagaimana kaum komunis mengadakan persatuan di antara borjuis, tani, dan proletar itu? Itulah keulungan komunis Rusia. Dia tahu bahwa kaum borjuis besar revolusioner terhadap feodalisme, keningratan di bawah Tsar. Selama menentang Tsar dan kaum ningrat itu mereka bikin satu barisan rakyat.

Jadi di masa ini persatuan itu mengikat borjuis besar-tengah-kecil, tani besar-tengah-kecil, dan proletar, sampai feodalisme terbengkalai.

Ekonomi-politik internasional dan pembangunan (eBook, ) [cheap-diet-pills-online.info]

Baru sekarang ditantang dan dibengkalaikan borjuis besar-tengah-kecil. Akhirnya, tinggalah persatuan kekal antara proletar mesin dan proletar tanah. Jadi pada tiap-tiap tingkat pertarungan itu dicari persamaan tuntutan berdasarkan persamaan keperluan.

Apakah persamaan tuntutan proletar mesin dan proletar tanah? Kedua golongan menghendaki perdamaian. Jadi mereka sama-sama meletakkan senjata menghentikan berperang dengan Jerman. Selanjutnya para proletar pabrik merebut pabrik, dan kaum borjuis dan proletar tanah merebut tanah dari kaum ningrat. Dengan begitu proletar dan tani sama sama menentang kontra-revolusioner dari pihak borjuis dan ningrat. Jadi kalau saya mengerti betul, Dam, Komunis Rusia pada tiap-tiap tingkat perjuangan memusatkan pukulannya terhadap satu musuh saja.

Dalam hal itu dia menjaga persatuan dalam barisannya sendiri, walaupun terdiri dari berbagai golongan. Itulah keulungan Komunis Rusia, Cul! Buat saya merdeka itu merdeka tak ada batasnya. Batasnya itu pertama terhadap ke dalam. Kedua terhadap keluar. Apa artinya? Terhadap ke dalam! Bukankah tiap-tiap orang dalam negara merdeka itu mesti menghargai kemerdekaan tiaptiap warga lain?

Jadi tiada boleh berbuat sekehendak hatinya saja terhadap warga sejawatnya. Di sinilah terletak batasnya. Kalau begitu terhadap keluar: Berapa pun kuatnya satu negara merdeka tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap negara lain.

Dengan begitu maka kemerdekaan satu negara terletak pula pada kemerdekaan negara lain, jadi arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya. Tepat, Cul! Kalau suasana kemerdekaan itu dalam arti umum terganggu, maka lambat laun akan hilang kemerdekaan tiap-tiap negara.

Ebook politik download free ekonomi

Lihatlah contoh di sekitar kita dan dalam sejarah dunia! Berapapun kuat satu Negara Merdeka, yang memperkosa kemerdekaan negara lain akhirnya ia jatuh juga! Kalau satu negara merdeka mesti menghargai kemerdekaan negara lain pula tentu satu warga negara merdeka mesti pula menghormati warga negara lain sebagai tamunya.

Bukankah begitu? Sebenarnya begitu! Perdamaian itulah dasar kemakmuran. Akhirnya kemakmuran itulah pula yang menjadi dasar kemerdekaan. Memang kemerdekaan, perdamaian, kemakmuran itu berseluk-beluk. Baiklah kita kembali ke tanah yang datar. Berilah contoh yang pasti konkret tentang batas kemerdekaan itu. Pertama batas itu boleh berupa daerah.

Kemerdekaan Spanyol amat terbatas karena Inggris menduduki Karangbatu bernama Gibraltar buat dijadikan benteng. Ini berarti satu pistol mengancam dadanya Spanyol. Walaupun daerah itu kecil, tetapi ia amat menguasai politik ke dalam dan ke luar Negara yang diduduki. Apalagi batasnya? Batas yang terang tentulah berhubung dengan pembatasan kedaulatan. Tentulah tak ada Negara yang merdeka dalam arti liar.

Di atas sudah disebutkan batas tiap-tiap Negara Merdeka itu ke dalam dan keluar. Tetapi itu berlaku buat tiap-tiap negara, dimengerti dan dirasa perlunya oleh tiap-tiap Negara. Tetapi status kedudukan dalam politik seperti Dominion Status, Free-State Irlandia atau Gemeenebest yaag didengung-dengungkan oleh Belanda itu adalah batasan pincang. Sebenarnyalah begitu. Karena Indonesia yang digemeenebest- kan oleh Belanda itu tiadalah meng-gemeene-kan Belanda.

Jadi batas itu berlaku buat Indonesia saja. Seolaholah Indonesia kurang dari Belanda. Apalagi kalau suatu Negara Merdeka mencampuri administrasinya Negara lain. Keadaan ini terjadi pada semua jajahan. Hal ini tak perlu dilanjutkan. Indonesia sudah tahu bahwa urusan administrasi dari desa sampai ke daerah, ke pulau, dan akhirnya sampai ke semua kepulauan, hingga 17 Agustus dicampuri oleh Belanda.

Jadi batasan pasti yang sudah engkau sebutkan ialah: Tidakkah ada batas-batas yang lain-lain? Secara lahir tidak-ada lagi. Tetapi secara tertutup ada. Semua negara itu memang Merdeka. Semua negara itu mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri dan merdeka memilih dan memecat pemerintahnya sendiri.

Selain itu juga merdeka menentukan politiknya ke luar negeri. Ambil saja Meksiko sebagai contoh. Selama pemerintah Meksiko mengakui keleluasaan kongsi minyak Inggris-Amerika di Meksiko, selama itu pula ada pengakuan penuh dari Inggris- Amerika. Tetapi coba timbul pemerintahan Meksiko yang menentang kongsi minyak itu. Sebentar saja timbul revolusi dari golongan Meksiko juga, yang disokong oleh kongsi minyak.

Satu jenderal Meksiko diadu dengan jenderal Meksiko yang lain. Barangkali kedua jenderal itu cinta pada Negara dan Rakyatnya. Demikianlah semua pemberontakan di Amerika Tengah dan Selatan, seperti juga dahulu di Tiongkok disebabkan oleh pengaruh busuk kapitalisme asing yang bersarang di Negara yang menurut syarat Undang-Undang Internasional memang merdeka.

Jadinya kapital-asing itu kalau ditanam begitu saja dalam suatu Negara Merdeka bisa mengacaukan politik Negara Merdeka itu. Bisa mengadudomba sebagian penduduk terhadap bagian lain dari penduduk Negara itu juga. Jadinya kita tak perlu kapital-asing? Bukankah Indonesia tak cukup mempunyai mesin dan uang buat mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan buat menambah mesin yang baru???

Sebenarnya kita membutuhkan mesin, bahkan juga beberapa ahli. Malah kita membutuhkan berlipat-ganda mesin dan para ahli asing buat mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Berapa puluh lokomotif, mesin kapal dan kapal terbang kita butuhkan.

Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai kita perlukan. Tetapi juga mesin yang membikin mesin. Berhubung dengan itu kita perlukan pula para ahli yang kita belum punya. Bingung aku mendengarnya. Tetapi uangnya??? Uang tak perlu! Sekali lagi! Uang sebagai kapital-asing tak perlu. Malah membahayakan dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju. Sekarang saya bertambah pusing Dam. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat yang kita tuju bagaimana? Membahayakan dan tiada menyampaikan maksud, seperti terjadi di Amerika Tengah dan Selatan, Kek.

Sekarang Amerika Tengah dan Selatan tak bisa bikin mesin apalagi bikin mesininduk. Pengaruh kapital-asing di Amerika Tengah dan Selatan tak membenarkan sekalian Republik Merdeka itu mempunyai dan menyelenggarakan sendiri Industri Berat. Sebab kapital-asing itu takut akan persaingan. Takut kalau-kalau kelak industri berat di Amerika Tengah dan Selatan menyaingi atau membunuh industri berat atau ringan negara yang meminjamkan modal. Karena pemerintah Negara di Amerika Tengah dan Selatan terikat oleh uang pinjaman dari Inggris-Amerika, dia tak bisa mengambil tindakan yang tepat buat mendirikan Industri Berat Nasional.

Baiklah kita tinggalkan dahulu Amerika Tengah dan Selatan itu. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Kita butuhkan Industri Berat. Tetapi uang dari mana kita ambil? Para ahli ke mana kita cari di antara bangsa Indonesia? Bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, aluminium kita, intan-mas kita, perak-mutiara kita semuanya uang???

Engkau ini seorang toke. Apakah kertas yang kau lipatlipat itu yang dicetak oleh Jepang sampai Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu yang sebenarnya uang??? Kertas itu cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi kusebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai Negara lain dan amat dibutuhkan Negara lain. Aku tahu maksudmu, Dam!

Please enter the message. Please verify that you are not a robot. Would you also like to submit a review for this item? You already recently rated this item. Your rating has been recorded.

Write a review Rate this item: Preview this item Preview this item. Ekonomi-politik internasional dan pembangunan Author: Mochtar Masoed Publisher: Pustaka Pelajar, International economic policy and its implication on Indonesian development; collected articles.

Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Details Additional Physical Format: Print version: Masoed, Mochtar. Ekonomi-politik internasional dan pembangunan. Document, Internet resource Document Type: Mochtar Masoed Find more information about: Mochtar Masoed.

Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Be the first. Add a review and share your thoughts with other readers.

Similar Items Related Subjects: Regional economic disparities. Indonesia -- Economic conditions -- Economic history. User lists with this item 1 aaa 1 items by rizkyananda24 updated about 2 weeks ago. Linked Data More info about Linked Data. Primary Entity http: Book , schema: CreativeWork , schema: Intangible ;.

InformationResource , genont: Home About Help Search. All rights reserved.